Politisasi Bencana

November 8, 2010 oleh :

Oleh : M. Nurul Yamien

PERNYATAAN politik Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X agar semua instansi, organisasi dan partai politik tidak memasang bendera masing-masing dan mengganti dengan bendera merah putih di sekitar lokasi bencana Gunung Merapi patut diapresiasi dan disambut gembira. Pernyataan tersebut tentu * Bersambung hal 7 kol 3 lahir dari pembacaan mendalam atas fenomena yang berkembang dalam setiap penanganan bencana, termasuk Gunung Merapi. Memang, secara kasat mata dapat dilihat maraknya simbol-simbol politik dan juga produk barang telah menjadikan lokasi bencana Gunung Merapi bukan lagi ajang berbakti menolong sesama, tetapi mirip arena kampaye dan promosi. Langkah tegas Sultan tersebut dapat menghindari terjadinya perilaku politisasi dan komersialisasi bencana. Pertanyaan yang kemudian mengemuka adalah mengapa setiap kali bencana terjadi di negeri ini, sering diikuti oleh beragam gejala ikutan termasuk politisasi bencana? Lantas bagaimana sebaiknya agar politisasi tidak terjadi pada setiap kali muncul bencana di Indonesia ? Dalam perspektif komunikasi politik, maraknya simbol-simbol politik dan hadirnya para aktor politik ke lokasi bencana khususnya di Gunung Merapi, tentu dapat dijelaskan. Pertama, maka lokasi gunung yang berada di Yogyakarta. Sehingga lebih mudah diakses dibandingkan dengan lokasi bencana lainnya dan dengan cepat menjadi perhatian masyarakat dan sorotan media baik lokal, nasional maupun internasional. Di samping itu, Yogyakarta merupakan miniatur Indonesia yang sudah mendunia, sehingga apa pun yang terjadi di kota ini akan menjadi perhatian publik baik nasional maupun internasional. Dalam perspektif ini, maka nilai publikasi politik yang menyertai pemberitaan bencana Gunung Merapi akan sangat tinggi. Kedua, mengacu teori tindakan sosial, tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran para pihak termasuk aktor politik di lokasi bencana adalah suatu tindakan sosial yang tentu memiliki beragam motif. Mulai dari hanya untuk melihat, memberikan bantuan, menyampaikan rasa empati, mondar mandir mengibarkan bendera, sampai dengan motif sebagai bentuk tanggung jawab atas sebuah musibah di negeri ini. Ketiga, bagi aktor politik, peristiwa bencana Gunung Merapi tidak saja dimaknai sebagai peristiwa bencana, tetapi juga sebagai peristiwa politik yang tidak boleh dilewatkan begitu saja. Pertimbangannya jelas, sebagai peristiwa yang menarik perhatian masyarakat dan memiliki nilai berita sangat tinggi dapat menjadi media komunikasi politik yang efektif untuk pembentukan citra politik. Di sinilah, keberadaan diri dan liputan media berlatar bencana Gunung Merapi dapat menjadi front stage aktor politik menampakkan eksistensi diri. Keempat, perang lambang merupakan cermin kemanusiaan yang lekat. Mengacu pandangan yang dikemukakan SI Hayakawa (1974) bahwa salah satu perbedaan antara manusia dan binatang adalah kalau binatang bersaing dengan sesamanya untuk memperebutkan makanan dan kepemimpinan, sedangkan manusia memperebutkan lambang dan simbol sebagai wakil dari makanan dan kepemimpinan. Maraknya simbol-simbol politik di lokasi bencana secara sadar atau tidak, sebenarnya telah terjebak pada perang eksistensi dan dominisasi politik yang pada ujungnya adalah tidak lepas dari soal makanan dalam arti luas dan kepemimpinan. Kelima, dari politik empatik ke politik kulit. Lantas, bagaimana sebaiknya agar fenomena politisasi tidak hadir dalam setiap penanganan bencana? Pertama, bagi aktor politik, keterlibatan dalam penanganan bencana sebagaimana diisyaratkan oleh Hayakama di atas hendaknya tidak menjadi beban politik, akan tetapi dilakukan secara alami, humanis dan ikhlas. Dalam konteks demikian keberadaan lambang dan simbol-simbol politik menjadi sangat tidak relevan. Kedua, perlunya regulasi yang mengatur keterlibatan para pihak khususnya partai politik dalam penanganan bencana. Hal ini dimaksudkan agar setiap kali terjadi bencana tidak dijadikan sebagai peristiwa dan obyek politik. Ketiga, perlu ditegakkannya etika komunikasi politik berhati nurani dan empati. Karena itu, susah menemukan pembenaran bila dalam situasi bencana masih ada perilaku barter politik, berupa branding politik. (Penulis adalah dosen FAI UMY, Kandidat Doktor Ilmu Komunikasi Unpad Bandung)

-Sumber : SKH Kedaulatan Rakyat 07/11/2010